Mengenai Kaidah Pembentukan Akronim

20 11 2008

Anda tahu akronim? Ya. “Akronim adalah pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang sedikit banyak memenuhi kaidah fonotaktik bahasa Indonesia,” begitu teman saya (yang mengutip pendapat Badudu) menjelaskan tentang akronim di presentasinya.

Hari ini saya berkuliah Kapita Selekta Linguistik (yang sering saya singkat Kapseling). Seperti biasa, ada dua kelompok pemakalah yang menyajikan materi tentang teori linguistik kepada kelas. Kebetulan salah satu dari kelompok pemakalah ada yang membahas tentang abreviasi.

Dalam makalahnya, para pemakalah menyatakan bahwa ada sepuluh pola pembentukan akronim dalam bahasa Indonesia. Pola tersebut ialah:
1. Pengekalan huruf pertama tiap komponen, misalnya: IPA dan ABRI;
2. Pengekalan suku pertama dari tiap komponen, misalnya: orla = orde lama, dan orba = orde baru;
3. Pengekalan tiga huruf pertama tiap komponen, misalnya: cerpen = cerita pendek;
4. Pengekalan suku kata pertama komponen pertama dan suku kata terakhir komponen kedua, misalnya: balon = bakal calon;
5. Pengekalan dua huruf pertama tiap komponen, misalnya: Fasa = Fakultas Sastra
6. Pengekalan dua huruf pertama komponen pertama dan tiga huruf pertama komponen kedua, misalnya: dubes = duta besar;
7. Pengekalan tiga huruf pertama komponen pertama dan dua huruf pertama komponen selanjutnya, misalnya Menlu = Menteri Luar Negeri;
8. Pengekalan tiga huruf pertama komponen pertama dan dua huruf pertama komponen kedua, misalnya Pemda = Pemerintah Daerah;
9. Pengekalan huruf pertama tiap komponen dengan pelesapan konjungsi atau preposisi, misalnya FISIP = Fakultas Ilmu Sosial dan Politik; dan
10. Pengekalan berbagai huruf dan suku kata yang sukar dirumuskan, misalnya Pusdikif = Pusat Pendidikan Infantri.
(Semua pola itu saya kutip dari handout yang dibagikan pemakalah)

Baik, permasalahannya sebenarnya bukan dari mana atau ada apa dengan pola-pola tersebut. Permasalahannya adalah mengenai fungsi pola-pola ini sebagai kaidah.
Salah satu teman saya (berinisial N) berpendapat bahwa tidak ada kaidah dalam pembentukan akronim. Menurutnya, pembentukan akronimi itu bersifat arbitrer, seperti halnya penentuan kata buku untuk mewakili makna ‘kumpulan kertas yang disatukan/dijilid, bisa ditulisi, atau berisi tulisan yang dapat dibaca’. Meskipun demikian, setelah penentuan secara arbitrer itu menemukan bentuk singkatnya, terjadilah konvensionalisasi. Para pemakai atau penutur bahasa yang bersangkutan akan menyepakati bahwa bentuk akronim tersebut mewakili kata anu.

Alasannya, pola-pola tersebut ditentukan, dibuat, disimpulkan dengan melihat data-data yang ada, yaitu taklain dan takbukan adalah bentuk-bentuk akronim yang sudah duluan bertebaran di masyarakat. Artinya, pola-pola tersebut ada/muncul/dirumuskan setelah akronim itu sendiri ada. Menurutnya, jika pola-pola itu dipandang sebagai kaidah yang berupa aturan baku pembentukan, pertanyaannya adalah: bagaimana mungkin sebuah aturan muncul setelah objek yang diaturnya muncul? Seharusnya, kaidah muncul terlebih dahulu sebelum objek yang diaturnya itu muncul, sehingga objek tersebut dapat diatur dengan tegas keberadaannya oleh si kaidah, bukannya si kaidah yang dibentuk-bentukkan menyesuaikan objek yang diatur. Jadi menurutnya, pola-pola tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kaidah yang mengatur pembentukan suatu akronim, namun suatu simpulan analisis kaidah yang terjadi secara internal dalam pembentukan akronim.

Dosen saya setuju dengan pendapatnya. Saya pribadi demikian. Salah satu alasannya telah disampaikan oleh teman saya tadi. Tapi ada satu alasan lagi: perhatikan poin terakhir dari pola-pola di atas. Kalimatnya berbunyi “pengekalan berbagai huruf dan suku kata yang sukar dirumuskan.” Pertanyaan saya dari situ, bagaimana mungkin sebuah kaidah/aturan pembentukan (sekali lagi, jika pola-pola tersebut dipandang sebagai kaidah) tidak dapat merumuskan suatu proses pembentukan secara jelas?
Berhubungan dengan alasan teman saya tadi, saya berpendapat begini: andaikata pada awalnya sebenarnya hanya saja kita belum menyadari/menemukannya sebelum/jika kita tidak menganalisis data-data yang ada, menurut saya akan muncul satu kaidah saja. Satu kaidah ini yang mengatur semua pembentukan akronim sehingga tertib, seragam, dan tidak terlalu bermacam-macam. Tapi kenyataannya tidak, ada sepuluh pola di sini; dan masing-masing pola berbeda pernyataan (dan mewakili contoh data yang berbeda pula).

Sekarang, bagaimana menurut Anda?

Satu lagi. Salah satu dosen saya juga, di mata kuliah Morfologi pernah mengajari kami seperti berikut. Kaidah penyingkatan akronim seharusnya begini: ketika yang dikekalkan pada komponen pertama adalah suku kata awal, komponen kedua juga dikekalkan suku kata awalnya. Kalau pada komponen pertama dikekalkan suku kata yang ditengah, yang kedua juga yang ditengah. Kalau yang pertama yang dikekalkan adalah suku kata yang akhir, begitu pula yang kedua; dan berlaku juga untuk komponen-komponen selanjutnya setelah dua jika lebih dari dua. Pertanyaannya, jika benar bahwa pembentukan akronim itu secara arbitrer, darimana dia mendapat ajaran atau simpulan kaidah seperti itu? Kalaupun pembentukan akronim benar-benar menggunakan kesepuluh pola tersebut sebagai kaidah, darimana juga dia mendapat ajaran/kaidah seperti itu?


Aksi

Information

4 responses

12 04 2010
links for 2010-04-11 « markah buku

[…] Mengenai Kaidah Pembentukan Akronim « M E T A L I N G U A Kajian tentang pola pembentukan akronim dalam bahasa Indonesia (tags: akronim bahasa-indonesia) […]

14 04 2010
dudi

bisakah arbitrer ini menjadi sebuah kesepakatan bersama?

Menurutnya, pembentukan akronimi itu bersifat arbitrer, seperti halnya penentuan kata buku untuk mewakili makna ‘kumpulan kertas yang disatukan/dijilid, bisa ditulisi, atau berisi tulisan yang dapat dibaca’. Meskipun demikian, setelah penentuan secara arbitrer itu menemukan bentuk singkatnya, terjadilah konvensionalisasi.

bukankah bahasa itu dibuat untuk memudahkan siapapun dalam menggunakannya?

14 04 2010
metalingua

ini sebenarnya cerita lama, jadi saya juga tidak terlalu ingat lagi ..
Tetapi ya, lebih kurang begitulah. Di dalam bahasa, penentuan hubungan antara kata dan makna selalu arbitrer, kecuali kata turunan, kata serapan, atau onomatopae. Setelah lazim, baru dikonvensionalkan.

3 04 2012
ipenk

fenomena bahasa tidak bisa di okomodasi oleh aturan bahasa secara komprehensif, kaedah sering muncul terlambat karena memang sifatnnya sebgai pengamat fenomena bahasa yang bergerak… kl mengunakan 10 kaedah yang disebut diatas maka sulit menemukan apa kaedah singkatan : DEPLU kenapa hilang kata negeri, sebagaimana kata DEPDAGRI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: